Mamuju, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024. Acara yang digelar di Hotel Mercure Jakarta pada tanggal 08-10 Agustus 2024 dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.

Dalam sambutannya Tomsi Tohir mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024. Pasalnya, masih sedikit desa yang berhasil memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemajuan dan kemandirian desa. 

Menurutnya, percepatan perkembangan ekonomi di desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang berkaitan dengan BUMDes. Penguatan peran BUMDes ini juga bisa mencegah urbanisasi penduduk karena banyak pekerjaan tersedia di desa. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mencari pekerjaan ke kota, berimpit-impit di bus, hingga mencegah seseorang luntang-lantung di kota.

Plt. Sekjen Kemendagri juga menyampaikan bahwa apabila setiap desa berhasil mengembangkan BUMDes maka ekonomi desa akan tumbuh. Ketika ekonomi desa tumbuh maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu upaya terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Indonesia Emas itu bukan hanya karena kota, tetapi ditentukan keberhasilan teman-teman yang ada di desa ini. Terus kewajiban teman-teman bagaimana mendukungnya bagaimana memberikan ide bagaimana mendorong," Ungkap Tomsi Tahir Plt. Sekjen Kemendagri

Selain itu, pengembangan BUMDes juga bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pengembangan usaha di bidang perikanan yang melibatkan nelayan, bisa bekerja sama dengan BUMDes di desa lain untuk distribusi dan informasi harga ikan. Selain itu, upaya ini juga bisa memanfaatkan bank daerah untuk membantu permodalan.

"BUMDes ini harus gabung (kerja sama), beli kapal, menyerap tenaga kerja, hasilnya kan juga untuk desa masing-masing. (Kalau) uangnya tidak cukup, bisa pinjam di bank pembangunan daerah, jaminan ya kapal itu," Ungkap Tomsi Tohir.

Dia juga menyebut pentingnya pembelajaran sistem keuangan desa dan pemanfaatannya untuk pembangunan desa. Melalui sistem keuangan desa yang tertib maka penyelewengan-penyelewengan yang berkaitan dengan dana desa dapat dihindari. Hingga kini masih banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum lantaran tidak tepatnya penggunaan dana desa.

"Perlu penyadaran bahwa ini uang (dana desa) bukan uang pribadi, bukan uang kepala desa. Harapannya dengan sistem keuangan desa ini semaksimal mungkin penyerapan anggaran desa ini benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan desa tersebut," terang Tomsi Tohir.

Selain Kadis PMD Provinsi Sulbar dan Korprov P3PD RMC 2 Sulbar, hadir pula pada kegiatan Rakornas tersebut PIC P3PD Sulbar, Bappeda Sulbar, Kadis PMD Kab. Majene, dan Bappeda Majene sebagai perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat