2023-07-12 13:23:38
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terus berkomitmen mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, P3PD merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan P3PD Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7).
Mendagri Tito memaparkan, ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa, salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya. Selain itu, kata Tito Karnavian, pemerintah juga membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Penguatan lain dengan dianggarkannya Dana Desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.
“Adanya aturan dalam UU Desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung jadi menampilkan wajah demokrasi, adanya election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa, bahkan ada juga penyeimbanganya, DPR-nya lah, yaitu Badan Musyawarah Desa. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa dan kami kira visi baik Presiden ini sangat tepat,” kata Tito Karnavian.
Dijelaskan, pemerintah memiliki manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengurus pemerintahan desa.
Guna mendukung hal itu, diperlukan penguatan pemerintahan di desa, terutama kapabilitas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Penguatan kapabilitas dilakukan melalui berbagai pelatihan yang menarget sekitar 75 ribu kepala desa. Mendagri dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bank Dunia atas bantuan anggaran yang diberikan untuk program pelatihan ini.
“Karena ini ada program desa yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat dan, (meskipun) ada konteks Pemilu di sini, maka saya mohon betul untuk kita semua yang terkait dalam pelatihan ini termasuk para narsum tidak menggiring pada politik praktis, dukung mendukung, siapa pun calonnya. Kita murni program ini adalah program untuk memperkuat kapasitas kepala desa,” ungkapnya.
(Net)read more 2024-11-25 07:47:48
read more 2024-11-11 09:11:18
read more 2024-11-07 10:45:33
read more 2024-11-07 10:43:36
NAMA PELATIHAN | WAKTU PELAKSANAAN | |
---|---|---|
Pelatihan Aparatur Desa Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) | 02 s.d 29 Oktober 2023 | |
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Desa | 20 September s.d 05 Oktober 2023 | |
Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa | 05 s.d 14 Oktober 2023 | |
Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 14 s.d 20 Oktober 2023 | |
Pelaksanaan Pelatihan Posyandu | 26 s.d 29 Oktober 2023 | |
Pelatihan Kerjasama Desa | 20 s.d 23 Oktober 2023 | |
Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | 23 s.d 26 Oktober 2023 |